Apa yang melatarbelakangi adanya demokrasi terpimpin dan adanya terikora?

Keinginan presiden Soekarno untuk mengubur partai-partai yang ada pada waktu itu tidak jadi dilakukan, namun pembatasan terhadap partai di berlakukan, dengan membiarkan partai politik sebanyak 10 partai tetap bertahan. Yang akhirnya menambah besarnya gejolak baik dari internal partai yang di bubarkan maupun para tokoh-tokoh yang memperjuangkan “Demokrasi liberal” juga daerah-daerah tidak ketinggalan. Dan keadaan yang demikian, akhirnya meaksa Soekarno untuk menerapkan “Demokrasi terpimpin” dengan dukungan militer untuk mengambil alih kekuasaan. Selain dasar pemikiran tersebut, ada beberapa bebrapa peristiwa dari berbagai segi yang menyebabkan pemikiran soekarno untuk mengganti sistem dari demokrasi liberal ke demokrasi terpimpin semakin kuat, peristiwa-peristiwa yang akhirnya menjadi alasan tersebut yaitu: 1. Dari segi keamanan nasional: Banyaknya gerakan separatis pada masa demokrasi liberal, menyebabkan ketidakstabilan negara. 2. Dari segi perekonomian : Sering terjadinya pergantian kabinet pada masa demokrasi liberal menyebabkan program-program yang dirancang oleh kabinet tidak dapat dijalankan secara utuh, sehingga pembangunan ekonomi tersendat. 3. Dari segi politik : Konstituante gagal dalam menyusun UUD baru untuk menggantikan UUDS 1950. Masa Demokrasi Terpimpin yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno diawali oleh anjuran Soekarno agar Undang-Undang yang digunakan untuk menggantikan UUDS 1950 adalah UUD 1945. Namun usulan itu menimbulkan pro dan kontra di kalangan anggota konstituante. Sebagai tindak lanjut usulannya, diadakan pemungutan suara yang diikuti oleh seluruh anggota konstituante . Pemungutan suara ini dilakukan dalam rangka mengatasi konflik yang timbul dari pro kontra akan usulan Presiden Soekarno tersebut. Hasil pemungutan suara menunjukan bahwa : · 269 orang setuju untuk kembali ke UUD 1945 · 119 orang tidak setuju untuk kembali ke UUD 1945. Melihat dari hasil voting, usulan untuk kembali ke UUD 1945 tidak dapat direalisasikan. Hal ini disebabkan oleh jumlah anggota konstituante yang menyetujui usulan tersebut tidak mencapai 2/3 bagian, seperti yang telah ditetapkan pada pasal 137 UUDS 1950. Bertolak dari hal tersebut, Presiden Soekarno mengeluarkan sebuah dekrit yang disebut Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959 : 1. Tidak berlaku kembali UUDS 1950 2. Berlakunya kembali UUD 1945 3. Dibubarkannya konstituante Tujuan dari dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 ini bertujuan untuk menyelesaikan masalah negara yang semakin tidak menentu demi menyelamtkan negara.

latar belakang dikeluarkannya trikora
Karena Belanda tetap tidak mau menyerahkan Irian barat dan malah memperkuatnya
dengan mengirim batalyon angkatan daratnya , maka Presiden Sukarno
memberikan Instruksi
Instruksi Panglima Besar Komodor Tertinggi Pembebasan Irian Barat
No.1 kepada Panglima Mandala yang isinya sebagai berikut:

- Merencanakan, mempersiapkan, dan menyelenggarakan operasi militer
dengan tujuan mengembalikan wilayah Irian Barat ke dalam kekuasaan
Republik Indonesia.
- Mengembangkan situasi di Provinsi Irian Barat sesuai dengan perjuangan
di bidang diplomasi dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya di Wilayah
Irian Barat dapat secara de facto diciptakan daerah-daerah bebas atau ada
unsur kekuasaan/ pemerintah daerah Republik Indonesia.

akhirnya Belanda kalah dan Amerika Serikat mengakui Irian barat
adalah nagian dari Indonesia