bagaimana hubungan masyarakat madani dan good governance

kelompok masyarakat dalam konteks kenegaraan pada dasarnya berada di antara atau di tengah-tengah antara pemerintah dan perseorangan, yang mencakup baik perseorangan maupun kelompok masyarakat yang berinteraksi secara sosial dan politik, dan ekonomi.


Istilah masyarakat madani merupakan salah satu terjemahan dari istilah civil society (masyarakat sipil). Penggunaan istilah masyarakat sipil dipandang kurang tepat karena dapat diasumsikan sebagai lawan dari militer. Padahal petinggi militer seringkali menyampaikan dalam forum-forum tertentu bahwa militer adalah dari rakyat dan untuk rakyat. Artinya, di Indonesia tidak mengenal adanya dikotomi secara tegas antara sipil dan militer. Sipil dan militer saling bahu membahu dalam menjaga kedaulatan NKRI dan menangkal segala intervensi asing yang berusaha merusak kesatuan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Penggunaan istilah masyarakat madani menggambarkan adanya suatu komunitas yang memiliki sistem sosial yang berasaskan pada prinsip-prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan perseorangan dengan kestabilan masyarakat. Komunitas ini menjadi tempat berseminya perilaku, aksi-aksi kemasyarakatan dan politik yang egaliter, terbuka, dan demokratis. Perbedaan keyakinan dan ideologi di dalam partai politik, di antara individu, dan kelompok masyarakat diterima sebagai realitas kehidupan yang dihormati semua pihak. Toleransi inilah yang menjadi asas masyarakat madani dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat dan berbangsa yang demokratis untuk menjalankan pembangunan di segala bidang demi kepentingan bersama.